Sejak awal 2025, satu pertanyaan terus berulang di ruang keuangan perusahaan: “Sebenarnya tarif PPN kita 11% atau 12%?” Jawabannya, secara teknis, keduanya benar — dan justru di situlah letak kebingungannya. Tarif PPN yang berlaku memang 12%, tetapi untuk mayoritas barang dan jasa, Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan bukan harga jual penuh melainkan nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Hasil akhirnya: tarif efektif tetap 11%.
Mekanisme ini diatur dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024, dan hingga kini masih menjadi acuan penghitungan PPN di 2026. Kesalahan memahaminya berujung pada faktur pajak yang salah, pajak masukan yang ditolak lawan transaksi, hingga koreksi saat pemeriksaan.
Artikel ini menguraikan cara kerja skema DPP nilai lain 11/12 secara praktis: rumusnya, cara mengisi faktur pajak di Coretax, kapan tarif 12% penuh berlaku, contoh perhitungan untuk berbagai kasus, dan kesalahan yang paling sering terjadi.
Kenapa Ada Dua Angka: 11% dan 12%?
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menetapkan kenaikan bertahap tarif PPN: 11% mulai 1 April 2022, lalu 12% paling lambat 1 Januari 2025.
Menjelang penerapan, pemerintah mempertimbangkan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Solusinya cerdik secara teknis: tarif undang-undang tetap dinaikkan menjadi 12% sesuai amanat UU HPP, tetapi untuk barang dan jasa yang tidak tergolong mewah, Dasar Pengenaan Pajak diturunkan menjadi nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual atau penggantian.
Secara matematis:
PPN = 12% × (11/12 × Harga Jual) = 11% × Harga Jual
Beban yang ditanggung konsumen tidak berubah dari sebelumnya. Yang berubah hanyalah cara penyajian di faktur pajak dan di sistem administrasi.
Ketentuan ini dituangkan dalam PMK 131/2024. Sementara untuk barang yang tergolong mewah dan dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), tarif 12% dikenakan atas harga jual penuh — sehingga beban efektifnya benar-benar 12%.
Rumus Praktis yang Perlu Anda Hafal
Untuk barang/jasa tidak tergolong mewah (mayoritas transaksi)
DPP Nilai Lain = 11/12 × Harga Jual
PPN Terutang = 12% × DPP Nilai Lain
Atau jalan pintas: PPN = 11% × Harga Jual
Untuk barang mewah yang dikenai PPnBM
DPP = Harga Jual penuh
PPN Terutang = 12% × Harga Jual
Jalan pintas 11% memang menghasilkan angka yang sama, tetapi jangan menggunakannya untuk mengisi faktur pajak. Faktur pajak harus menampilkan DPP nilai lain dan tarif 12% secara benar, karena inilah yang diverifikasi sistem dan pemeriksa.
Contoh Perhitungan Berbagai Kasus
Kasus 1 — Penjualan barang dagangan biasa
PT Bali Kriya menjual kerajinan senilai Rp100.000.000 kepada PT Distributor Nusantara. Barang tidak tergolong mewah.
DPP Nilai Lain = 11/12 × Rp100.000.000 = Rp91.666.667
PPN = 12% × Rp91.666.667 = Rp11.000.000
Total tagihan = Rp100.000.000 + Rp11.000.000 = Rp111.000.000
Verifikasi cepat: 11% × Rp100.000.000 = Rp11.000.000. Cocok.
Kasus 2 — Jasa konsultan
Sebuah kantor konsultan PKP menagih jasa senilai Rp50.000.000 kepada klien badan.
DPP Nilai Lain = 11/12 × Rp50.000.000 = Rp45.833.333
PPN = 12% × Rp45.833.333 = Rp5.500.000
Perhatikan bahwa klien badan juga memotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari nilai bruto jasa (Rp1.000.000). Jadi:
Total tagihan = Rp50.000.000 + Rp5.500.000 = Rp55.500.000
Dipotong PPh 23 = (Rp1.000.000)
Dana diterima = Rp54.500.000
Kesalahan yang sering terjadi: memotong PPh 23 dari nilai termasuk PPN. PPh Pasal 23 dihitung dari nilai jasa bruto tidak termasuk PPN.
Kasus 3 — Harga sudah termasuk PPN
Anda menyepakati harga all-in Rp111.000.000 sudah termasuk PPN. Berapa DPP-nya?
Harga Jual (sebelum PPN) = Rp111.000.000 × 100/111 = Rp100.000.000
DPP Nilai Lain = 11/12 × Rp100.000.000 = Rp91.666.667
PPN = 12% × Rp91.666.667 = Rp11.000.000
Faktor pengalinya adalah 100/111, bukan 100/112 dan bukan pula 100/111,11. Ini titik kesalahan yang sangat umum.
Kasus 4 — Barang mewah yang dikenai PPnBM
Penjualan kendaraan bermotor tergolong mewah senilai Rp1.000.000.000 dengan tarif PPnBM 20%.
DPP = Rp1.000.000.000 (harga jual penuh, tanpa faktor 11/12)
PPN = 12% × Rp1.000.000.000 = Rp120.000.000
PPnBM = 20% × Rp1.000.000.000 = Rp200.000.000
Total = Rp1.320.000.000
Kasus 5 — Uang muka dan pelunasan
Kontrak senilai Rp200.000.000 dengan uang muka 30% (Rp60.000.000) di Agustus dan pelunasan Rp140.000.000 di Oktober.
Faktur uang muka: DPP = 11/12 × Rp60.000.000 = Rp55.000.000; PPN = 12% × Rp55.000.000 = Rp6.600.000
Faktur pelunasan: DPP = 11/12 × Rp140.000.000 = Rp128.333.333; PPN = 12% × Rp128.333.333 = Rp15.400.000
Total PPN = Rp22.000.000, sama dengan 11% × Rp200.000.000. Konsisten.
Cara Mengisi Faktur Pajak di Coretax
Sejak Coretax menggantikan e-Faktur desktop, pembuatan faktur pajak dilakukan melalui portal DJP. Untuk transaksi dengan DPP nilai lain, perhatikan hal berikut:
Pilih kode transaksi yang tepat
Kode transaksi menentukan perlakuan faktur. Kode 01 untuk penyerahan kepada selain pemungut PPN, kode 02 untuk penyerahan kepada pemungut bendahara pemerintah, kode 03 untuk pemungut selain bendahara, dan seterusnya. Salah kode membuat faktur ditolak atau tidak dapat dikreditkan lawan transaksi.
Isi harga jual, bukan DPP nilai lain
Pada sebagian besar implementasi, Anda memasukkan harga jual atau penggantian, dan sistem menghitung DPP nilai lain 11/12 secara otomatis. Jangan memasukkan angka yang sudah dikalikan 11/12 — hasilnya akan terpotong dua kali.
Verifikasi kolom DPP dan PPN sebelum unggah
Setelah mengisi, periksa bahwa DPP menampilkan angka 11/12 dari harga jual dan PPN menampilkan 12% dari DPP tersebut. Cocokkan dengan hitungan manual 11% dari harga jual.
Perhatikan pembulatan
Pembagian 11/12 sering menghasilkan angka desimal (misalnya Rp91.666.666,67). Ikuti pembulatan yang dihasilkan sistem dan gunakan angka yang sama di invoice komersial serta pembukuan Anda agar tidak timbul selisih saat rekonsiliasi.
Terbitkan tepat waktu
Faktur pajak dibuat pada saat terutangnya PPN — umumnya saat penyerahan barang/jasa atau saat penerimaan pembayaran, mana yang lebih dulu. Keterlambatan penerbitan berpotensi dikenai sanksi dan membuat pajak masukan lawan transaksi tidak dapat dikreditkan.
Dampak pada Pengkreditan Pajak Masukan
Kabar baiknya, skema DPP nilai lain tidak membatasi pengkreditan pajak masukan. Atas penyerahan barang dan jasa dengan DPP nilai lain, pajak masukannya tetap dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan umum pengkreditan.
Ini berbeda dari skema “besaran tertentu” pada jenis usaha tertentu, yang memang membatasi pengkreditan pajak masukan. Jangan mencampuradukkan keduanya.
Yang perlu Anda pastikan agar pajak masukan dapat dikreditkan:
Faktur pajak masukan diterbitkan dengan lengkap dan benar, memuat identitas pembeli yang sesuai dengan data Anda.
Perolehan barang/jasa berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
Faktur dikreditkan dalam masa pajak yang sama, atau paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.
Bukan termasuk pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Kesalahan yang Paling Sering Terjadi
1. Menghitung PPN 12% dari harga jual penuh untuk barang biasa
Menagih Rp112.000.000 untuk barang seharga Rp100.000.000. Anda menagih Rp1.000.000 lebih banyak dari yang seharusnya, dan lawan transaksi akan menolak faktur karena tidak cocok dengan sistem.
2. Menerapkan 11/12 pada barang mewah
Kebalikannya. Untuk barang yang dikenai PPnBM, DPP adalah harga jual penuh dan tarif 12% berlaku sepenuhnya. Menerapkan 11/12 di sini menyebabkan kurang bayar.
3. Menggunakan faktor 100/112 untuk harga inklusif
Sudah dibahas di Kasus 3. Faktor yang benar untuk barang tidak mewah adalah 100/111.
4. Memasukkan DPP nilai lain ke kolom harga jual
Sistem akan mengalikan 11/12 sekali lagi, menghasilkan DPP yang terlalu kecil dan PPN kurang bayar.
5. Memotong PPh 23 dari nilai termasuk PPN
PPh Pasal 23 dihitung dari nilai jasa bruto tanpa PPN. Memotong dari nilai inklusif menyebabkan pemotongan berlebih dan komplain dari vendor.
6. Tidak konsisten antara invoice komersial dan faktur pajak
Invoice menampilkan “PPN 11%” sementara faktur pajak menampilkan “12% × DPP nilai lain”. Secara nominal sama, tetapi perbedaan penyajian ini menyulitkan rekonsiliasi dan sering dipertanyakan saat pemeriksaan. Sebaiknya samakan penyajiannya.
7. Lupa bahwa sebagian penyerahan tidak dikenai PPN
Beberapa barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan tertentu, jasa keuangan, serta jasa perhotelan yang sudah dikenai pajak daerah (PBJT) termasuk yang tidak dikenai PPN. Memungut PPN atas penyerahan ini adalah kesalahan yang merugikan pelanggan Anda.
Checklist Bulanan untuk PKP
Agar administrasi PPN Anda rapi dan aman dari koreksi, jalankan rutinitas berikut setiap bulan:
Rekonsiliasi antara total penjualan di buku besar dengan total DPP pada faktur pajak keluaran. Selisihnya harus bisa dijelaskan — misalnya karena penyerahan tidak terutang PPN atau ekspor.
Pastikan seluruh faktur pajak keluaran telah diterbitkan tepat waktu dan tidak ada penjualan yang terlewat difakturkan.
Kumpulkan dan validasi seluruh faktur pajak masukan. Cek kelengkapan identitas dan pastikan tidak ada yang melewati batas pengkreditan tiga bulan.
Hitung PPN kurang/lebih bayar, setorkan sebelum tenggat, dan laporkan SPT Masa PPN.
Simpan kertas kerja rekonsiliasi. Inilah dokumen pertama yang akan diminta saat SP2DK atau pemeriksaan.
Untuk pelaku usaha di Bali yang bertransaksi dengan pihak asing, perhatikan pula kewajiban terkait pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean — misalnya biaya langganan perangkat lunak, jasa iklan digital, atau komisi platform OTA asing. Atas pemanfaatan ini terdapat kewajiban penyetoran PPN yang sering luput dari perhatian.
FAQ PPN 12% dan DPP Nilai Lain
Jadi tarif PPN sekarang 11% atau 12%?
Tarif PPN menurut ketentuan adalah 12%. Namun untuk barang dan jasa yang tidak tergolong mewah, Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan adalah nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga tarif efektif yang ditanggung tetap 11%. Untuk barang mewah yang dikenai PPnBM, tarif 12% dikenakan atas harga jual penuh.
Bagaimana rumus cepat menghitung PPN?
Untuk barang dan jasa tidak tergolong mewah, PPN = 11% × harga jual. Namun pada faktur pajak Anda harus tetap menampilkan DPP nilai lain (11/12 × harga jual) dan tarif 12%, bukan langsung 11% dari harga jual.
Kalau harga sudah termasuk PPN, bagaimana cara memisahkannya?
Untuk barang dan jasa tidak tergolong mewah, kalikan harga inklusif dengan 100/111 untuk mendapatkan harga jual. Lalu DPP nilai lain = 11/12 × harga jual, dan PPN = 12% × DPP tersebut. Faktor 100/112 tidak tepat untuk kasus ini.
Apakah pajak masukan atas transaksi DPP nilai lain bisa dikreditkan?
Bisa. Atas penyerahan dengan DPP nilai lain, pajak masukannya dapat dikreditkan sesuai ketentuan umum pengkreditan yang berlaku. Ini berbeda dari skema besaran tertentu pada jenis usaha tertentu yang memang membatasi pengkreditan.
Barang apa saja yang kena tarif 12% penuh?
Barang yang tergolong mewah dan dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), seperti kendaraan bermotor kategori mewah, hunian sangat mewah, kapal pesiar, dan pesawat pribadi. Untuk kelompok ini, DPP adalah harga jual penuh tanpa faktor 11/12.
Apakah usaha villa dan restoran saya wajib memungut PPN?
Umumnya tidak atas jasa perhotelan dan penyediaan makanan/minuman yang sudah menjadi objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) daerah, karena keduanya termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Namun penyerahan lain di luar cakupan PBJT tetap dapat menjadi objek PPN jika Anda sudah dikukuhkan sebagai PKP.
Kapan saya wajib menjadi PKP?
Saat peredaran bruto Anda melampaui Rp4.800.000.000 dalam satu tahun buku. Anda juga dapat memilih menjadi PKP secara sukarela meskipun belum mencapai ambang tersebut — ini kadang menguntungkan jika pelanggan Anda mayoritas PKP dan Anda punya banyak pajak masukan.
Apa risikonya kalau saya salah menghitung DPP di faktur pajak?
Faktur pajak yang tidak diisi dengan lengkap dan benar dapat dianggap tidak memenuhi ketentuan, sehingga pajak masukannya tidak dapat dikreditkan oleh lawan transaksi. Bagi Anda sendiri, kesalahan hitung berpotensi menimbulkan kurang bayar beserta sanksi administratif, atau kelebihan pungut yang harus dikembalikan kepada pelanggan.
Kesimpulan
Skema DPP nilai lain 11/12 adalah jalan tengah yang dipilih pemerintah untuk memenuhi amanat kenaikan tarif PPN menjadi 12% tanpa menambah beban konsumen atas barang dan jasa kebutuhan umum. Bagi Anda sebagai pelaku usaha, kuncinya ada pada tiga hal.
Pertama, kenali kategori penyerahan Anda. Barang dan jasa tidak tergolong mewah memakai DPP nilai lain 11/12 sehingga efektif 11%; barang mewah yang dikenai PPnBM memakai harga jual penuh dengan tarif 12%.
Kedua, isi faktur pajak dengan benar. Meski hasil akhirnya sama dengan 11% dari harga jual, penyajian di faktur harus menampilkan DPP nilai lain dan tarif 12%. Ini yang diverifikasi sistem dan pemeriksa.
Ketiga, jaga konsistensi antara invoice komersial, faktur pajak, dan pembukuan. Selisih kecil akibat pembulatan yang tidak konsisten akan menumpuk menjadi masalah rekonsiliasi di akhir tahun.
Bagi UMKM, CV/PT, maupun PT PMA di Bali, disiplin administrasi PPN bulanan adalah investasi yang murah. Rekonsiliasi rutin membuat Anda siap kapan pun SP2DK datang, dan jauh lebih hemat dibandingkan membereskan koreksi bertahun-tahun sekaligus.
Butuh bantuan terkait pajak atau laporan keuangan?
Tim Nyoman Tax siap membantu mulai dari konsultasi, pembukuan, pelaporan pajak, tax planning, hingga pendampingan pemeriksaan pajak.
📍 Bali – Indonesia
💬 Hubungi Nyoman Tax via WhatsApp: klik di sini untuk chat sekarang