Dividen Bebas Pajak: Aturan PP 55/2022 dan Kewajiban Lapor Coretax 2026 bagi Pemegang Saham PT di Bali

Banyak pemilik PT di Bali—baik pengusaha lokal maupun WNA pemegang saham PT PMA di sektor villa, hospitality, dan F&B—bertanya-tanya: benarkah dividen bisa bebas pajak? Jawabannya: bisa, asalkan memenuhi syarat reinvestasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022). Namun mulai tahun pajak 2026, ada satu langkah tambahan yang wajib diperhatikan: pelaporan investasi dividen tersebut melalui sistem Coretax DJP. Jika langkah ini terlewat, dividen yang sudah benar-benar diinvestasikan kembali pun tetap bisa dikenakan PPh Final 10%.

Artikel ini menjelaskan secara praktis dasar hukum, syarat, jangka waktu, jenis instrumen investasi yang diakui, kewajiban pelaporan Coretax 2026, perbedaan perlakuan pajak antara Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan, hingga langkah konkret yang perlu dilakukan pemegang saham PT di Bali—termasuk WNA—agar dividen yang diterima benar-benar tidak dipotong pajak.

Dasar Hukum Dividen Bebas Pajak

Aturan mengenai dividen bebas pajak bukan hal baru, tetapi mengalami penyempurnaan signifikan sejak reformasi perpajakan nasional. Dua regulasi utama yang menjadi rujukan adalah:

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh terkait dividen sebagai objek pajak yang dapat dikecualikan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (PP 55/2022) tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, yang menjadi aturan pelaksana teknis mengenai syarat, jangka waktu, dan jenis investasi yang memenuhi kriteria pembebasan pajak atas dividen.

Intinya, dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan dalam negeri pada dasarnya tetap merupakan objek pajak. Namun negara memberikan insentif berupa pengecualian dari pengenaan PPh apabila dividen tersebut diinvestasikan kembali di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam jangka waktu dan dengan instrumen tertentu. Filosofinya sederhana: pemerintah ingin dana dividen tidak hanya “dinikmati” secara konsumtif, tetapi diputar kembali untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi domestik.

Syarat Dividen Bebas Pajak Menurut PP 55/2022

Agar dividen benar-benar bebas dari pemotongan PPh, ada beberapa syarat pokok yang harus dipenuhi oleh penerima dividen, baik perusahaan di Bali maupun perorangan pemegang saham:

1. Dividen Berasal dari Sumber yang Sah

Dividen dapat berasal dari dalam negeri (dibagikan oleh badan usaha yang berkedudukan di Indonesia) maupun luar negeri. Fokus artikel ini adalah dividen dalam negeri, yang paling sering dialami oleh pemilik PT di Bali dari hasil usaha villa, restoran, jasa, hingga properti.

2. Diinvestasikan Kembali (Reinvestasi) di Wilayah NKRI

Ini adalah syarat kunci. Dividen yang diterima tidak boleh dibiarkan begitu saja atau digunakan untuk konsumsi pribadi jika ingin bebas pajak. Dana tersebut harus dialihkan ke salah satu instrumen investasi yang diakui pemerintah, dan investasi tersebut harus dilakukan di dalam wilayah Indonesia.

3. Memenuhi Batas Waktu Investasi

Untuk WP Orang Pribadi, dividen dari dalam negeri wajib diinvestasikan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak diterima atau diperolehnya dividen tersebut. Artinya, jika dividen diterima pada tahun 2026, maka investasi harus sudah dilakukan paling lambat akhir Maret 2027. Batas waktu ini penting untuk dicatat karena keterlambatan dapat menggugurkan hak atas pembebasan pajak.

4. Menjaga Jangka Waktu Investasi

Dana yang diinvestasikan tidak bisa langsung ditarik. Investasi tersebut wajib dipertahankan minimal selama 3 (tiga) tahun pajak berturut-turut, dihitung sejak tahun pajak dividen tersebut diterima atau diperoleh. Jika dana ditarik sebelum jangka waktu ini terpenuhi, ada risiko dividen kembali menjadi objek pajak.

Jenis Instrumen Investasi yang Diakui

Tidak semua bentuk “investasi” otomatis memenuhi syarat pembebasan pajak. PP 55/2022 secara spesifik menyebutkan jenis-jenis instrumen investasi yang diakui, antara lain:

• Surat Berharga Negara (SBN) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
• Obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
• Obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki pemerintah, yang diawasi OJK;
• Investasi keuangan pada bank persepsi, termasuk bank syariah, seperti deposito dan tabungan;
• Obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang diawasi OJK;
• Investasi infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
• Penyertaan modal pada perusahaan yang baru berdiri sebagai pemegang saham;
• Kerja sama dengan lembaga pengelola investasi (Indonesia Investment Authority/LPI);
• Investasi pada sektor riil lain berdasarkan kebijakan pemerintah yang berlaku.

Bagi pemilik PT di Bali, opsi yang paling sering dipilih biasanya adalah deposito di bank persepsi, penyertaan modal pada perusahaan baru (misalnya mendirikan unit usaha baru atau anak perusahaan), atau membeli SBN ritel yang saat ini cukup mudah diakses melalui platform digital. Yang penting, jenis instrumennya harus tercatat resmi dan sesuai daftar yang diakui, bukan sekadar “menyimpan uang” secara informal.

Kewajiban Baru: Pelaporan Investasi Dividen Melalui Coretax Mulai 2026

Inilah bagian yang paling penting untuk dipahami oleh pemegang saham PT di Bali, karena banyak yang masih menganggap cukup dengan “sudah investasi saja, urusan selesai.” Padahal, mulai tahun pajak 2026, ada kewajiban tambahan yang bersifat administratif namun berdampak besar: investasi dari dividen wajib dilaporkan melalui sistem Coretax DJP.

Coretax adalah sistem inti administrasi perpajakan baru milik Direktorat Jenderal Pajak yang menggantikan sebagian besar sistem lama, dan kini menjadi kanal utama untuk berbagai pelaporan, termasuk pelaporan realisasi investasi dividen yang dibebaskan dari PPh.

Konsekuensinya cukup tegas: jika kewajiban pelaporan melalui Coretax tidak dipenuhi sesuai ketentuan, dividen akan tetap dikenakan PPh Final sebesar 10%, meskipun dana dividen tersebut sudah benar-benar diinvestasikan kembali sesuai syarat. Dengan kata lain, sejak 2026 ada dua syarat yang harus dipenuhi bersamaan, bukan salah satu saja:

1. Syarat substantif: dividen benar-benar diinvestasikan pada instrumen yang diakui, tepat waktu, dan dipertahankan minimal 3 tahun.
2. Syarat formal/administratif: realisasi investasi tersebut dilaporkan melalui Coretax sesuai format dan tenggat waktu yang ditentukan DJP.

Bagi pengusaha di Bali yang sibuk mengurus operasional villa atau bisnis F&B sehari-hari, kewajiban pelaporan Coretax ini sering terlewat karena dianggap “urusan administrasi belakangan.” Padahal, kelalaian ini bisa berakibat langsung pada tagihan pajak 10% dari nilai dividen—sebuah kerugian yang sebenarnya bisa dihindari dengan pendampingan yang tepat.

Beda Perlakuan Pajak: WP Orang Pribadi vs WP Badan

Salah satu kebingungan yang paling umum adalah menyamakan aturan dividen untuk perorangan dengan aturan untuk badan usaha. Padahal keduanya berbeda cukup signifikan.

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)

Dividen yang diterima oleh perorangan—misalnya pemilik PT yang menerima dividen atas kepemilikan sahamnya—pada dasarnya tetap objek pajak penghasilan sesuai ketentuan umum. Dividen tersebut baru dapat dikecualikan dari objek pajak apabila memenuhi syarat reinvestasi sebagaimana dijelaskan di atas (diinvestasikan tepat waktu, pada instrumen yang diakui, dipertahankan minimal 3 tahun, dan sejak 2026 dilaporkan lewat Coretax). Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, dividen tersebut kembali menjadi objek pajak dan dikenai PPh sesuai ketentuan yang berlaku bagi WP OP.

Untuk Wajib Pajak Badan (PT/CV)

Perlakuannya berbeda. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh sebagaimana diubah oleh UU HPP, dividen atau penghasilan lain yang berasal dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri, pada umumnya dikecualikan dari objek pajak tanpa mensyaratkan reinvestasi—selama memenuhi ketentuan kepemilikan saham dan persyaratan lain yang berlaku. Ini berbeda dengan perlakuan bagi WP OP yang tetap harus memenuhi syarat investasi kembali agar dividennya bebas pajak.

Namun perlu digarisbawahi, ketentuan detail terkait struktur kepemilikan, persentase saham, hubungan istimewa antarperusahaan, dan status badan usaha (termasuk untuk perusahaan yang melibatkan pemegang saham asing dalam struktur PT PMA) bisa menjadi cukup kompleks. Karena itu, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak sebelum mengambil keputusan, terutama jika struktur kepemilikan PT Anda melibatkan lebih dari satu entitas atau pemegang saham lintas negara.

Risiko Jika Tidak Reinvestasi atau Tidak Melapor

Ada beberapa skenario risiko yang perlu dipahami oleh pemegang saham PT di Bali:

• Dividen tidak diinvestasikan kembali: bagi WP OP, dividen tetap menjadi objek pajak dan akan dikenakan PPh sesuai ketentuan yang berlaku (termasuk kemungkinan tarif final tertentu bagi dividen yang tidak memenuhi syarat reinvestasi).
• Investasi dilakukan tetapi terlambat dari batas waktu (lewat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak dividen diterima): syarat pembebasan tidak terpenuhi, sehingga dividen tetap dikenai pajak.
• Investasi ditarik sebelum 3 tahun pajak berturut-turut: berpotensi menggugurkan status bebas pajak yang sebelumnya sudah diperoleh.
• Investasi sudah benar tetapi tidak dilaporkan lewat Coretax (mulai tahun pajak 2026): dividen tetap dikenakan PPh Final 10%, meskipun secara substansi dana benar-benar sudah diinvestasikan kembali sesuai aturan.

Dari keempat skenario ini, risiko terakhir adalah yang paling sering diremehkan karena sifatnya administratif, padahal dampaknya finansial dan nyata. Banyak pengusaha berpikir “yang penting sudah investasi”, padahal sejak 2026 pelaporan formal menjadi syarat yang sama pentingnya.

Langkah Praktis bagi Pemegang Saham PT di Bali (Termasuk WNA)

Berikut langkah-langkah konkret yang sebaiknya dilakukan oleh pemilik PT lokal maupun WNA pemegang saham PT PMA di Bali agar dividen yang diterima benar-benar bebas pajak:

1. Catat tanggal dividen diterima atau diperoleh. Tanggal ini menjadi acuan untuk menghitung batas waktu tiga bulan reinvestasi.
2. Tentukan instrumen investasi sejak awal. Pilih instrumen yang masuk daftar resmi PP 55/2022, misalnya deposito di bank persepsi, SBN ritel, atau penyertaan modal pada perusahaan baru, sesuai profil risiko dan kebutuhan bisnis Anda.
3. Lakukan investasi sebelum tenggat waktu. Jangan menunggu hingga mendekati akhir bulan ketiga—lakukan sesegera mungkin untuk menghindari risiko keterlambatan administratif.
4. Simpan seluruh bukti transaksi. Bukti transfer, sertifikat kepemilikan SBN, bilyet deposito, akta penyertaan modal, dan dokumen pendukung lain harus disimpan rapi sebagai dasar pelaporan.
5. Pastikan investasi dipertahankan minimal 3 tahun pajak. Rencanakan arus kas bisnis Anda sehingga dana yang diinvestasikan tidak perlu ditarik sebelum jangka waktu tersebut selesai.
6. Laporkan realisasi investasi melalui Coretax setiap tahun pajak sejak 2026. Ini adalah langkah baru yang wajib tidak boleh dilewatkan—pastikan pelaporan dilakukan sesuai format dan tenggat waktu yang ditentukan DJP.
7. Bagi WNA pemegang saham PT PMA, pastikan status kewajiban pajak (NPWP, status residensi pajak di Indonesia) sudah jelas, karena hal ini memengaruhi bagaimana dividen tersebut dilaporkan dan diperlakukan secara pajak.
8. Konsultasikan struktur kepemilikan PT Anda dengan konsultan pajak, terutama jika ada lebih dari satu badan usaha, pemegang saham lintas negara, atau rencana distribusi dividen dalam jumlah besar.

Langkah-langkah di atas terlihat sederhana di atas kertas, namun dalam praktiknya banyak pemilik PT di Bali yang kesulitan mengikuti seluruh proses ini sendirian—mulai dari memilih instrumen yang tepat, menghitung batas waktu, hingga memahami cara kerja Coretax yang relatif baru. Pendampingan dari konsultan pajak yang memahami konteks bisnis lokal (villa, hospitality, F&B, hingga struktur PT PMA) akan sangat membantu memastikan tidak ada langkah yang terlewat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah semua dividen otomatis bebas pajak?

Tidak. Dividen pada dasarnya tetap merupakan objek pajak. Dividen baru bebas pajak apabila diinvestasikan kembali sesuai syarat PP 55/2022, yaitu tepat waktu, pada instrumen yang diakui, dipertahankan minimal 3 tahun pajak, dan sejak tahun pajak 2026 dilaporkan melalui Coretax.

Berapa lama batas waktu untuk menginvestasikan kembali dividen?

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dividen dari dalam negeri harus diinvestasikan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak diterima atau diperolehnya dividen tersebut.

Berapa lama dana dividen harus tetap diinvestasikan?

Investasi tersebut wajib dipertahankan minimal selama 3 (tiga) tahun pajak berturut-turut, dihitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh.

Apa yang berubah mulai tahun pajak 2026 terkait pelaporan dividen?

Mulai tahun pajak 2026, investasi dari dividen wajib dilaporkan melalui sistem Coretax DJP. Jika kewajiban pelaporan ini tidak dipenuhi, dividen akan dikenakan PPh Final 10%, meskipun dananya sudah benar-benar diinvestasikan kembali sesuai ketentuan.

Apakah PT (Wajib Pajak Badan) juga harus melakukan reinvestasi agar dividennya bebas pajak?

Umumnya tidak selalu. Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia pada umumnya dikecualikan dari objek pajak tanpa syarat reinvestasi, sepanjang memenuhi ketentuan kepemilikan saham dan persyaratan lain yang berlaku. Namun detailnya bisa kompleks tergantung struktur kepemilikan, sehingga disarankan berkonsultasi lebih lanjut.

Instrumen apa saja yang diakui untuk investasi dividen?

Antara lain Surat Berharga Negara/Syariah Negara, obligasi atau sukuk BUMN dan lembaga pembiayaan pemerintah yang diawasi OJK, deposito dan tabungan di bank persepsi termasuk bank syariah, obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang diawasi OJK, investasi infrastruktur melalui skema KPBU, penyertaan modal pada perusahaan baru berdiri, kerja sama dengan lembaga pengelola investasi, serta investasi sektor riil lain sesuai kebijakan pemerintah.

Apakah WNA pemegang saham PT PMA di Bali juga terkena aturan ini?

Ya. WNA yang berstatus sebagai Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dan menerima dividen dari PT PMA tunduk pada aturan yang sama. Karena status residensi pajak dan struktur kepemilikan bisa memengaruhi perlakuan pajaknya, sebaiknya WNA pemegang saham berkonsultasi dengan konsultan pajak untuk memastikan kepatuhan yang tepat.

Apa yang terjadi jika dana investasi ditarik sebelum 3 tahun?

Jika investasi ditarik sebelum jangka waktu 3 tahun pajak berturut-turut terpenuhi, berpotensi menggugurkan status pembebasan pajak yang sebelumnya sudah diperoleh, sehingga dividen bisa kembali dikenakan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

Dividen bebas pajak bukanlah fasilitas otomatis, melainkan insentif yang diberikan pemerintah melalui PP 55/2022 kepada pemegang saham yang bersedia menginvestasikan kembali dividennya di dalam negeri, sesuai jangka waktu dan instrumen yang ditentukan. Bagi WP Orang Pribadi, syaratnya cukup ketat: investasi harus dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak dividen diterima, dan dipertahankan minimal 3 tahun berturut-turut. Bagi WP Badan, dividen antarperusahaan umumnya sudah dikecualikan dari objek pajak tanpa syarat reinvestasi, meski tetap bergantung pada struktur kepemilikan. Yang paling krusial untuk diingat oleh pemilik PT di Bali—baik lokal maupun WNA pemegang saham PT PMA—adalah kewajiban baru mulai tahun pajak 2026: seluruh realisasi investasi dividen wajib dilaporkan melalui Coretax, karena tanpa pelaporan ini, dividen tetap akan dikenakan PPh Final 10% meskipun sudah diinvestasikan dengan benar. Karena aturan ini melibatkan perhitungan waktu yang presisi, pemilihan instrumen yang tepat, serta kepatuhan administratif yang baru, sangat disarankan untuk didampingi konsultan pajak berpengalaman agar dividen yang Anda terima benar-benar bisa dinikmati bebas pajak secara legal.

---

Butuh bantuan terkait pajak atau laporan keuangan?

Tim Nyoman Tax siap membantu mulai dari konsultasi, pembukuan, pelaporan pajak, tax planning, hingga pendampingan pemeriksaan pajak.

📍 Bali – Indonesia
💬 Hubungi Nyoman Tax via WhatsApp: klik di sini untuk chat sekarang