PPh Final Jual Beli Tanah dan Bangunan di Bali 2026: Tarif 2,5%, Cara Hitung, dan Siapa yang Wajib Bayar

Setiap kali terjadi transaksi jual beli tanah, rumah, atau villa di Bali, ada satu kewajiban pajak yang sering menimbulkan pertanyaan: siapa sebenarnya yang harus membayar, berapa besarannya, dan kapan harus dilunasi sebelum akta bisa ditandatangani? Jawaban singkatnya, pihak penjual wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 2,5% dari nilai bruto transaksi, dan pembayaran ini harus sudah lunas sebelum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris menandatangani akta jual beli maupun Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Artikel ini akan mengupas tuntas aturan PPh Final atas jual beli tanah dan bangunan di Bali, termasuk dasar hukum, cara menghitung, pengecualian, perbedaannya dengan BPHTB yang menjadi kewajiban pembeli, hingga konteks khusus transaksi properti oleh WNA melalui skema leasehold atau PT PMA.

Perlu digarisbawahi di awal, artikel ini fokus pada pengalihan hak tanah dan bangunan melalui jual beli biasa (termasuk PPJB), bukan pengalihan melalui warisan atau hibah, dan bukan pula pajak atas penyewaan villa. Jika Anda mencari pembahasan soal pajak warisan/hibah properti atau pajak sewa villa untuk WNA, kami sudah membahasnya secara terpisah di artikel lain di situs ini. Di sini, kita akan membahas transaksi jual beli murni: kapan seseorang menjual tanah atau villa kepada pihak lain dengan harga tertentu, apa saja kewajiban pajaknya.

Dasar Hukum: PP Nomor 34 Tahun 2016

Aturan utama yang mengatur PPh atas pengalihan hak tanah dan bangunan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya. PP ini berlaku efektif sejak 7 September 2016 dan menjadi payung hukum utama yang menggantikan aturan-aturan PPh final atas pengalihan properti sebelumnya.

PP 34/2016 mengatur bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai PPh yang bersifat final. Ketentuan ini berlaku secara nasional, termasuk untuk seluruh transaksi jual beli tanah dan bangunan yang terjadi di Bali, baik itu tanah kosong, rumah, ruko, maupun villa.

Objek Pajak dan Tarif 2,5%

Objek PPh Final dalam PP 34/2016 cukup luas. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dimaksud dapat terjadi melalui:

• Penjualan;
• Tukar-menukar;
• Pelepasan hak;
• Penyerahan hak;
• Lelang;
• Hibah;
• Waris; atau
• Cara lain yang disepakati antara para pihak.

Termasuk juga dalam objek pajak ini adalah penghasilan dari Perjanjian Pengikatan Jual-Beli (PPJB) atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya. Artinya, meski akta jual beli final belum ditandatangani di hadapan PPAT dan transaksi masih dalam bentuk PPJB, kewajiban PPh Final tetap timbul sejak PPJB pertama kali ditandatangani atau perubahannya disepakati, karena pada praktiknya PPJB sering menjadi titik ketika sebagian besar pembayaran sudah berpindah tangan.

Sebagaimana disebutkan di awal, artikel ini secara khusus membahas pengalihan melalui jual beli — baik akta jual beli langsung maupun melalui PPJB — karena inilah jenis transaksi yang paling umum terjadi dalam pembelian tanah dan villa di Bali, baik oleh WNI maupun WNA melalui struktur legal yang sesuai.

Berapa Tarif PPh Final Jual Beli Tanah dan Bangunan?

Tarif PPh Final atas pengalihan hak tanah dan/atau bangunan melalui jual beli adalah 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Yang dimaksud “jumlah bruto nilai pengalihan” adalah nilai tertinggi di antara:

• Nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, untuk pengalihan kepada pemerintah;
• Nilai menurut risalah lelang, untuk pengalihan sesuai peraturan lelang;
• Nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh, untuk pengalihan hak kepada pihak lain selain pemerintah dan bukan melalui lelang.

Dalam praktik jual beli villa dan tanah di Bali, umumnya yang dipakai adalah nilai transaksi riil yang tercantum dalam akta atau PPJB — namun harus mencerminkan nilai pasar wajar, bukan nilai yang sengaja dikecilkan. Hal ini akan dibahas lebih detail pada bagian risiko under-value di bawah.

Siapa yang Wajib Bayar dan Kapan Harus Dibayar

Ini adalah poin yang paling sering ditanyakan calon penjual maupun pembeli properti di Bali: siapa yang menanggung PPh Final ini?

Jawabannya tegas, kewajiban membayar PPh Final 2,5% ada di tangan pihak penjual (orang pribadi atau badan yang mengalihkan hak), bukan pembeli. Penjual wajib menyetorkan sendiri PPh Final ini ke kas negara sebelum proses jual beli dituntaskan secara legal.

Waktu Pembayaran: Sebelum Akta atau PPJB Ditandatangani

PPh Final harus sudah dibayar dan bukti setornya diperlihatkan kepada PPAT atau Notaris sebelum akta jual beli, akta tukar-menukar, akta pelepasan hak, akta penyerahan hak, atau PPJB beserta perubahannya ditandatangani. PPAT/Notaris memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bukti pembayaran PPh Final sudah ada terlebih dahulu; jika belum, PPAT/Notaris dilarang menandatangani akta tersebut.

Praktiknya, urutan proses jual beli properti di Bali umumnya berjalan seperti ini:

1. Penjual dan pembeli menyepakati harga dan syarat jual beli, biasanya dituangkan dalam PPJB terlebih dahulu jika masih ada proses pelunasan bertahap atau pengurusan izin.
2. Penjual menghitung PPh Final 2,5% dari nilai transaksi dan menyetorkannya melalui mekanisme pembayaran pajak yang berlaku (saat ini terintegrasi dengan sistem Coretax DJP).
3. Bukti setor PPh Final ini diserahkan kepada PPAT/Notaris sebagai syarat sebelum akta jual beli (atau PPJB) resmi ditandatangani.
4. Setelah akta ditandatangani, proses balik nama sertifikat dapat dilanjutkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan syarat bukti pembayaran BPHTB dari pihak pembeli juga sudah dilampirkan.

Karena posisinya sebagai syarat administratif sebelum akta ditandatangani, PPh Final ini pada praktiknya sulit dihindari atau ditunda — sistem PPAT/Notaris di Indonesia sudah dirancang untuk memverifikasi bukti setor sebelum proses legal berlanjut.

Pengecualian dan Tarif 0%

Tidak semua pengalihan tanah dan bangunan dikenai kewajiban membayar atau memungut PPh Final 2,5%. PP 34/2016 mengatur dua jenis pengecualian.

Tarif 0% untuk Pengalihan kepada Pemerintah/BUMN/BUMD Tertentu

Tarif 0% berlaku khusus untuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada:

• Pemerintah;
• Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah; atau
• Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah.

Pengecualian ini umumnya relevan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, misalnya proyek infrastruktur pemerintah, dan jarang menyangkut transaksi jual beli villa atau tanah pribadi antarwarga di Bali.

Pengecualian Kewajiban Bayar: Nilai di Bawah Rp60 Juta dan Penghasilan di Bawah PTKP

Pasal 6 huruf a PP 34/2016 memberikan pengecualian bagi orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan nilai pengalihan di bawah Rp60 juta, sepanjang orang pribadi tersebut juga memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan kata lain, dua syarat ini harus terpenuhi bersamaan:

• Nilai pengalihan (harga jual) di bawah Rp60.000.000; dan
• Penjual adalah orang pribadi yang penghasilannya berada di bawah ambang batas PTKP.

Dalam konteks jual beli tanah dan villa di Bali, pengecualian ini praktiknya jarang terpakai karena nilai transaksi properti — apalagi villa atau tanah strategis di kawasan wisata seperti Canggu, Ubud, Seminyak, atau Uluwatu — hampir selalu jauh di atas Rp60 juta. Namun penting dipahami sebagai bagian dari kelengkapan aturan, terutama untuk transaksi tanah kecil di pedesaan atau pembagian sebidang tanah warisan yang kemudian dijual dalam bagian kecil.

Beda dengan BPHTB: Kewajiban Pihak Pembeli

Selain PPh Final yang menjadi tanggung jawab penjual, ada satu kewajiban pajak lagi dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bedanya, BPHTB ini adalah kewajiban pihak pembeli, bukan penjual.

Secara umum, tarif BPHTB adalah 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), dengan besaran NPOPTKP yang berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah daerah setempat. Karena BPHTB adalah pajak daerah, tarif dan NPOPTKP-nya diatur oleh masing-masing kabupaten/kota di Bali (misalnya Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar) melalui peraturan daerah masing-masing.

Singkatnya, dalam satu transaksi jual beli properti di Bali, ada dua kewajiban pajak yang berjalan paralel:

Jenis Pajak	Ditanggung Oleh	Tarif Umum	Dasar Pengenaan
PPh Final Pengalihan Hak	Penjual	2,5%	Nilai bruto pengalihan (harga jual/nilai pasar, mana yang lebih tinggi)
BPHTB	Pembeli	5% (umum)	NPOP dikurangi NPOPTKP

Karena BPHTB memiliki mekanisme perhitungan dan variasi tarif daerah yang cukup detail, kami telah membahasnya lebih dalam pada artikel terpisah mengenai pajak warisan dan hibah properti (BPHTB & PPh Final) yang sudah tersedia di situs ini. Pembaca yang ingin memahami detail perhitungan NPOPTKP dan simulasi BPHTB dapat merujuk ke artikel tersebut, sementara fokus artikel ini tetap pada kewajiban PPh Final penjual dalam transaksi jual beli.

Contoh Simulasi Hitung PPh Final Jual Beli Villa

Agar lebih mudah dipahami, berikut simulasi sederhana perhitungan PPh Final atas penjualan sebuah villa di kawasan Canggu, Bali.

Kasus: Penjualan Villa Senilai Rp3 Miliar

Seorang WNI memiliki villa dengan sertifikat Hak Milik di Canggu, Badung, dan menjualnya kepada pembeli lain dengan harga sepakat Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah). Nilai ini sesuai dengan nilai pasar wajar area tersebut, dibuktikan dengan perbandingan harga transaksi sejenis di sekitarnya.

Komponen	Nilai
Harga jual villa (nilai bruto pengalihan)	Rp3.000.000.000
Tarif PPh Final	2,5%
PPh Final yang harus dibayar penjual	Rp75.000.000

Dengan demikian, sebelum PPAT/Notaris bersedia menandatangani akta jual beli, penjual wajib menyetorkan PPh Final sebesar Rp75.000.000 dan menunjukkan bukti setornya. Di sisi lain, pembeli juga perlu menyiapkan dana untuk BPHTB (dihitung terpisah berdasarkan NPOP dikurangi NPOPTKP sesuai ketentuan daerah Badung) sebelum proses balik nama sertifikat dapat diselesaikan di BPN.

Kasus: Penjualan Tanah Kavling Senilai Rp800 Juta

Sebagai contoh kedua, seorang penjual melepas sebidang tanah kavling di Gianyar dengan harga Rp800.000.000. Maka PPh Final yang wajib dibayar adalah:

Rp800.000.000 x 2,5% = Rp20.000.000

Nilai ini juga harus lunas dan bukti setornya diserahkan sebelum akta jual beli ditandatangani PPAT.

Khusus WNA dan PT PMA: Leasehold dan HGB

Bali menjadi salah satu tujuan investasi properti favorit bagi warga negara asing (WNA), baik untuk hunian pribadi maupun investasi sewa villa. Namun perlu dipahami, berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, WNA pada dasarnya tidak dapat memiliki Hak Milik (SHM) atas tanah di Indonesia secara langsung. Karena itu, struktur transaksi properti yang melibatkan WNA di Bali umumnya menggunakan salah satu dari dua skema berikut.

Skema Leasehold (Hak Sewa Jangka Panjang)

WNA membeli hak pakai/sewa atas tanah dan bangunan untuk jangka waktu tertentu (misalnya 25-30 tahun, dapat diperpanjang), tanpa memperoleh hak kepemilikan atas tanah itu sendiri. Dalam skema ini, tetap ada transaksi pengalihan hak yang bernilai ekonomis, sehingga pihak pemilik tanah (pemberi sewa/penjual hak) tetap perlu mencermati kewajiban perpajakannya, meski karakter transaksi leasehold berbeda dengan jual beli hak milik penuh. Setiap kasus leasehold sebaiknya dikonsultasikan secara spesifik untuk menentukan perlakuan pajaknya, karena bisa saja masuk kategori sewa (bukan pengalihan hak) tergantung struktur perjanjiannya.

Skema PT PMA dengan Hak Guna Bangunan (HGB)

Alternatif lain yang lebih umum untuk kepemilikan properti investasi bernilai besar adalah mendirikan PT Penanaman Modal Asing (PT PMA) di Indonesia, yang kemudian dapat memegang Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah tersebut. Karena PT PMA berstatus badan hukum Indonesia, ia dapat memiliki HGB dengan jangka waktu tertentu (dapat diperpanjang) atas tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha, termasuk penyewaan villa.

Ketika terjadi jual beli tanah dan bangunan berstatus HGB — baik dari perorangan kepada PT PMA, atau antar-PT PMA — kewajiban PPh Final 2,5% tetap berlaku sama seperti transaksi jual beli properti pada umumnya, karena PP 34/2016 tidak membedakan status kewarganegaraan atau jenis hak atas tanah (Hak Milik, HGB, atau hak lainnya) selama terjadi pengalihan hak yang menghasilkan penerimaan bagi penjual. Yang membedakan hanyalah proses hukum pendukungnya, seperti kelengkapan izin penanaman modal, akta pendirian PT PMA, dan dokumen keimigrasian yang relevan.

Poin pentingnya, WNA dan pengelola PT PMA di Bali tetap wajib memastikan PPh Final atas pengalihan hak dibayar tepat sesuai tarif dan waktu yang berlaku, sama seperti transaksi antara WNI, agar proses hukum di PPAT dan BPN tidak terhambat.

Risiko Under-Value Nilai Transaksi

Salah satu praktik yang masih sering ditemukan, baik disengaja maupun karena ketidaktahuan, adalah mencantumkan nilai transaksi jual beli di akta lebih rendah daripada nilai sebenarnya yang dibayarkan (dikenal sebagai “under-value” atau “nilai di bawah tangan”). Tujuannya biasanya untuk menekan besaran PPh Final dan BPHTB yang harus dibayar.

Praktik ini membawa risiko serius yang perlu diwaspadai penjual maupun pembeli:

• Koreksi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Nilai bruto pengalihan yang digunakan sebagai dasar PPh Final adalah nilai tertinggi antara nilai transaksi dan nilai pasar wajar. Jika DJP menemukan indikasi nilai akta jauh lebih rendah dari nilai pasar sebenarnya (misalnya dibandingkan dengan Nilai Jual Objek Pajak/NJOP atau data pembanding transaksi sekitar), DJP berwenang melakukan koreksi dan menetapkan kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi administrasi.
• Risiko pidana perpajakan. Dalam kondisi tertentu, tindakan sengaja melaporkan nilai transaksi yang tidak benar untuk mengurangi kewajiban pajak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan sesuai ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dengan konsekuensi sanksi pidana dan denda yang jauh lebih besar dibanding selisih pajak yang coba dihindari.
• Masalah hukum di kemudian hari. Nilai akta yang tidak mencerminkan harga sebenarnya juga bisa menimbulkan sengketa antara penjual dan pembeli, misalnya terkait bukti kepemilikan dana, warisan, atau pembagian harta di masa depan.
• Kesulitan saat penjualan kembali (resale). Jika suatu saat properti tersebut dijual kembali, nilai perolehan yang tercatat rendah dapat memengaruhi perhitungan pajak dan menimbulkan pertanyaan dari otoritas pajak mengenai kewajaran kenaikan harga.

Karena itu, baik penjual maupun pembeli sangat disarankan untuk mencantumkan nilai transaksi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam akta jual beli maupun PPJB, sesuai dengan harga pasar sebenarnya di kawasan tersebut.

Peran Notaris/PPAT dan Konsultan Pajak

Dalam setiap transaksi jual beli tanah dan bangunan di Bali, PPAT/Notaris memegang peran krusial sebagai pihak yang memverifikasi kelengkapan dokumen sebelum akta ditandatangani, termasuk memastikan bukti setor PPh Final dari penjual dan bukti setor BPHTB dari pembeli sudah tersedia. Tanpa kedua bukti setor ini, PPAT dilarang menandatangani akta jual beli, sehingga proses transaksi otomatis akan tertunda.

Namun peran PPAT/Notaris umumnya terbatas pada verifikasi administratif dan pembuatan akta, bukan pada perencanaan pajak yang optimal atau penentuan nilai transaksi yang wajar secara mendalam. Di sinilah peran konsultan pajak menjadi penting, terutama untuk transaksi properti bernilai besar seperti villa, tanah komersial, atau transaksi yang melibatkan struktur PT PMA dan WNA.

Konsultan pajak dapat membantu penjual maupun pembeli dalam:

• Menghitung kewajiban PPh Final dan BPHTB secara akurat sebelum transaksi berlangsung, sehingga tidak ada kejutan biaya di menit-menit terakhir.
• Memastikan nilai transaksi yang dicantumkan wajar dan sesuai dengan data pasar, untuk menghindari risiko koreksi pajak di kemudian hari.
• Menyusun struktur transaksi yang sesuai ketentuan bagi WNA yang membeli melalui skema leasehold atau PT PMA dengan HGB.
• Membantu proses penyetoran PPh Final melalui sistem Coretax DJP secara tepat waktu, sebelum tenggat penandatanganan akta.
• Memberikan pendampingan jika sewaktu-waktu terjadi pemeriksaan atau permintaan klarifikasi dari DJP terkait transaksi properti yang telah dilakukan.

Bagi pemilik properti, investor, maupun WNA yang berencana menjual atau membeli tanah dan villa di Bali, berkonsultasi dengan konsultan pajak sejak tahap negosiasi harga dapat membantu memastikan seluruh proses transaksi berjalan lancar, patuh hukum, dan bebas dari risiko sengketa pajak di kemudian hari.

FAQ Seputar PPh Final Jual Beli Tanah dan Bangunan di Bali

Apakah PPh Final jual beli tanah dan bangunan ditanggung penjual atau pembeli?

PPh Final sebesar 2,5% dari nilai bruto pengalihan ditanggung dan dibayar oleh pihak penjual. Pembeli memiliki kewajiban pajak terpisah, yaitu BPHTB, yang umumnya sebesar 5% dari NPOP dikurangi NPOPTKP.

Berapa tarif PPh Final atas penjualan tanah dan bangunan di Bali tahun 2026?

Tarifnya tetap 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan sesuai PP Nomor 34 Tahun 2016, yang berlaku efektif sejak 7 September 2016 dan belum ada perubahan tarif hingga saat ini.

Kapan PPh Final harus dibayar dalam proses jual beli properti?

PPh Final harus sudah dibayar dan bukti setornya diserahkan kepada PPAT/Notaris sebelum akta jual beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) beserta perubahannya ditandatangani. PPAT dilarang menandatangani akta tanpa bukti setor tersebut.

Apakah ada transaksi jual beli tanah yang dibebaskan dari PPh Final?

Ada pengecualian bagi orang pribadi berpenghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalihan tanah/bangunan dengan nilai transaksi di bawah Rp60 juta, sesuai Pasal 6 huruf a PP 34/2016. Selain itu, tarif 0% berlaku untuk pengalihan kepada pemerintah, BUMN, atau BUMD yang mendapat penugasan khusus.

Apa bedanya PPh Final dan BPHTB dalam transaksi jual beli properti?

PPh Final adalah kewajiban penjual dengan tarif 2,5% dari nilai bruto pengalihan, sedangkan BPHTB adalah kewajiban pembeli dengan tarif umum 5% dari NPOP dikurangi NPOPTKP. Keduanya harus lunas sebagai syarat sebelum akta jual beli dapat diproses dan sertifikat dibalik nama.

Apakah WNA yang membeli villa di Bali melalui PT PMA juga terkena aturan PPh Final ini?

Kewajiban PPh Final tetap berlaku pada pihak penjual dalam transaksi apa pun, termasuk saat penjual mengalihkan tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) kepada PT PMA yang dimiliki WNA. Aturan PP 34/2016 tidak membedakan kewarganegaraan pihak yang terlibat, selama terjadi pengalihan hak yang menghasilkan penerimaan.

Bagaimana jika nilai transaksi di akta jual beli dibuat lebih rendah dari harga sebenarnya?

Praktik ini berisiko tinggi karena Direktorat Jenderal Pajak berwenang mengoreksi nilai bruto pengalihan berdasarkan nilai pasar wajar, dan dalam kondisi tertentu tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana perpajakan dengan sanksi denda dan pidana sesuai UU KUP.

Apakah PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) juga wajib membayar PPh Final?

Ya. Penghasilan dari PPJB atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya termasuk objek PPh Final sesuai PP 34/2016, sehingga kewajiban pembayaran PPh Final tetap timbul meski akta jual beli final belum ditandatangani di hadapan PPAT.

Kesimpulan

PPh Final atas jual beli tanah dan bangunan di Bali diatur secara jelas dalam PP Nomor 34 Tahun 2016, dengan tarif 2,5% dari nilai bruto pengalihan yang menjadi tanggung jawab pihak penjual, dibayarkan sebelum akta jual beli atau PPJB ditandatangani PPAT/Notaris. Di sisi lain, pembeli memiliki kewajiban terpisah berupa BPHTB. Bagi WNA yang membeli properti melalui skema leasehold atau PT PMA dengan HGB, kewajiban PPh Final penjual tetap berlaku sama seperti transaksi pada umumnya.

Yang tak kalah penting, nilai transaksi yang dicantumkan dalam akta harus mencerminkan harga pasar wajar untuk menghindari risiko koreksi pajak maupun sanksi pidana. Mengingat besarnya nilai transaksi properti di Bali dan kompleksitas struktur kepemilikan (terutama yang melibatkan WNA dan PT PMA), pendampingan dari konsultan pajak sejak tahap negosiasi dapat membantu memastikan seluruh proses jual beli berjalan lancar dan patuh hukum.

---

Butuh bantuan terkait pajak atau laporan keuangan?

Tim Nyoman Tax siap membantu mulai dari konsultasi, pembukuan, pelaporan pajak, tax planning, hingga pendampingan pemeriksaan pajak.

📍 Bali – Indonesia
💬 Hubungi Nyoman Tax via WhatsApp: klik di sini untuk chat sekarang